Kabarlugas.com,Sukabumi
Dalam menghadapi tekanan fiskal di tahun 2026 akibat pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) secara nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (Perumda) agar melakukan penyesuaian program kerja, melakukan koreksi terhadap sejumlah kegiatan yang bersifat administratif dan operasional dan lebih memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perusahaan umum daerah (Perumda), serta mitra strategis keuangan daerah untuk membahas penyesuaian program kerja menghadapi tahun anggaran 2026 di tengah tekanan fiskal yang cukup signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (6–7 Oktober 2025), bertempat di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Bank BJB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda yang ada di Kabupaten Sukabumi, seperti Perumda AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
“Anggaran daerah kita berkurang lebih dari Rp700 miliar akibat pemotongan TKD. Ini tentu berdampak besar terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengevaluasi dan menyesuaikan program,” jelas Hera Iskandar kepada awak media ,Selasa (7/10/2025
Menurutnya, Rakor ini merupakan langkah awal untuk menyelaraskan program dengan visi-misi kepala daerah serta dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, hingga RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Pembahasan ini akan kita lanjutkan bersama TAPD agar hasilnya konkret dan terintegrasi dalam proses penyusunan anggaran,” tambahnya.
Hera menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam menyusun program di tengah keterbatasan fiskal. Ia menegaskan bahwa program-program yang bersifat prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat harus diutamakan.
“Yang utama itu kegiatan yang primer dulu, baru yang sekunder. Kita fokus pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan yang bersifat administratif dan operasional internal akan dikurangi atau ditunda. Langkah ini diambil agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif.
Hera berharap, meski menghadapi tekanan anggaran, OPD dan Perumda tetap mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dengan mencari solusi dan inovasi baru.
“Kalau anggaran besar, tinggal belanja. Tapi kalau anggaran terbatas, kita dituntut berpikir keras dan bertindak cerdas. Ini saatnya pembuktian,” pungkasnya.(BD)
